Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

https://www.uhamka.ac.id/reg

Menurut Ahli, LHKPN Bisa Jadi Indikator Dugaan Gratifikasi

Menurut Ahli, LHKPN Bisa Jadi Indikator Dugaan Gratifikasi JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ...

Menurut Ahli, LHKPN Bisa Jadi Indikator Dugaan Gratifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Chairul dihadirkan oleh terdakwa Rochmadi Saptogiri, selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam persidangan, Chairul ditanya oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Menurut Chairul, LHKPN bisa menjadi salah satu indikator penegak hukum dalam menduga adanya penerimaan gratifikasi.

"Itu indikator awal, tidak membuktikan, hanya jadi indikasi saja," kata Chairul.

Baca juga: Auditor BPK Menangis Saat Ingat Momen Ditangkap KPK

Menurut Chairul, data dalam LHKPN bisa menunjukkan pertambahan harta kekayaan y ang wajar atau tidak wajar.

Dengan demikian, dapat dicurigai apakah penambahan harta tersebut diperoleh dari sumber yang sah, atau dari perbuatan melawan hukum.

Menurut Chairul, penyelenggara negara yang hartanya bertambah tersebut harus bisa membuktikan sumber penambahan hartanya.

Sementara, penegak hukum baru bisa menyebut sebagai gratifikasi jika terbukti penerimaan itu berasal dari perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus ini, Rochmadi Saptogiri didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar.

Sejak 11 Maret 2014 hingga 2017, Rochmadi menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang memiliki beberapa kewenangan.

Baca juga: Ditanya Hakim soal Mobil Mewah, Istri Auditor BPK Menolak Jawab

Rochmadi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Menurut jaksa, dal am kurun waktu Desember 2014 hingga Januari 2015, Rochmadi secara bertahap menerima gratifikasi dari berbagai pihak.

Pertama, pada 19 Desember 2014 menerima Rp 10 Juta; pada 22 Desember 2014 menerima Rp 90 juta.

Kemudian, pada 19 Januari 2015 menerima Rp 380 juta; pada 20 Januari 2015 menerima Rp 1 miliar.

Selain itu, pada 21 Januari 2015 menerima sebesar Rp 1 miliar dan Rp 300 juta. Pada tanggal yang sama menerima lagi sebesar Rp 200 juta dan Rp 190 juta.

Kemudian, pada 22 Januari 2015 menerima Rp 330 juta.

Sejak menerima uang, Rochmadi tidak melaporkan kepada KPK sampai batas waktu 30 hari kerja, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, menurut jaksa, uang Rp 3,5 miliar tersebut harus dianggap sebagai suap.

Kompas TV KPK memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Pedesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • KPK Tangkap Tangan Auditor BPK

Berita Terkait

Auditor BPK: Sebelum OTT Saya Sudah Punya Perasaan Tidak Enak

Auditor BPK Menangis Saat Ingat Momen Ditangkap KPK

Ditanya Hakim soal Mobil Mewah, Istri Auditor BPK Menolak Jawab

Rp 300 Juta untuk Auditor BPK Disebut sebagai Uang Jual Beli Jam Rolex

Dekati Auditor BPK, Sekjen KONI Upayakan Kemenpora Dapat Opini WDP

Terkini Lainnya

Bupati Karawang Ancam Cabut Izin Koperasi yang Berpraktik ala Rentenir

Bupati Karawang Ancam Cabut Izin Koperasi yang Berpraktik ala Rentenir

Regional 26/01/2018, 17:30 WIB Sonia Wibisono Kenal Bupati Kukar Rita Widyasari di Acara Sosialita

Sonia Wibisono Kenal Bupati Kukar Rita Widyasari di Acara Sosialita

Nasional 26/01/2018, 17:21 WIB Pria Ini Temukan Donor Ginjal    Berkat Foto Kaos Miliknya Viral

Pria Ini Temukan Donor Ginjal Berkat Foto Kaos Miliknya Viral

Internasional 26/01/2018, 17:21 WIB Regulasi Taksi 'Online' Efektif Mulai Februari

Regulasi Taksi "Online" Efektif Mulai Februari

Megapolitan 26/01/2018, 17:21 WIB Pasien RS National Hospital Surabaya Dicabuli Seusai Operasi Kandungan

Pasien RS National Hospital Surabaya Dicabuli Seusai Operasi Kandungan

Regional 26/01/2018, 17:16 WIB Lulung Kritik Pemprov Umumkan Data Tunggakan Pajak Tanpa Konfirmasi

Lulung Kritik Pemprov Umumkan Data Tunggakan Pajak Tanpa Konfirmasi

Megapolitan 26/01/2018, 17:08 WIB Pupuk di Aceh Langka, Ini Penyebabnya...

Pupuk di Aceh Langka, Ini Penyebabnya...

Regional 26/01/2018, 17:07 WIB Cegah Becak Masuk Jakarta, Pemprov DKI Akan Jaga Wilayah Perbatasan

Cegah Becak Masuk Jakarta, Pemprov DKI Akan Jaga Wilayah Perbatasan

Megapolitan 26/01/2018, 17:07 WIB Polri Sediakan Markas Kegiatan Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018

Polri Sediakan Markas Kegiatan Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018

Nasional 26/01/2018, 17:06 WIB Bermodus Sembako Dalam Kontainer, Perdagangan 26,2 Kg Ganja Terungkap

Bermodus Sembako Dalam Kontainer, Perdagangan 26,2 Kg Ganja Terungkap

Regional 26/01/2018, 17:02 WIB Cara Anies Cegah Becak dari Luar Daerah Masuk Jakarta

Cara Anies Cegah Becak dari Luar Daerah Masuk Jakarta

Megapolitan 26/01/2018, 16:50 WIB 2.760 Rumah Rusak Akibat Gempa di Banten, Kemungkinan Masih Bertambah

2.760 Rumah Rusak Akibat Gempa di Banten, Kemungkinan Masih Ber tambah

Nasional 26/01/2018, 16:45 WIB Menkumham: Jangan Orang Top Saja yang Direhabilitasi

Menkumham: Jangan Orang Top Saja yang Direhabilitasi

Nasional 26/01/2018, 16:42 WIB BNPB: Setelah Gempa Besar, Sudah 53 Kali Gempa Susulan di Lebak

BNPB: Setelah Gempa Besar, Sudah 53 Kali Gempa Susulan di Lebak

Nasional 26/01/2018, 16:40 WIB Saat Petani Lulusan SMP Rakit Mesin Penanam Padi...

Saat Petani Lulusan SMP Rakit Mesin Penanam Padi...

Regional 26/01/2018, 16:37 WIB Load MoreSumber: Google News | Koranmu Jakarta